Desil Warga Bisa Berubah, Akurasi Data dan Transparansi Jadi Sorotan

BEKASI – JMPDNews. 

Perubahan desil kesejahteraan warga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa perubahan desil bukan semata-mata menunjukkan warga mengalami peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi secara drastis.

Desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi keluarga. Posisi seseorang dapat berubah karena adanya pemutakhiran data, perubahan karakteristik sosial ekonomi, maupun perubahan posisi relatif dibandingkan keluarga lainnya.

BPS juga menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya berdasarkan satu indikator, tetapi menggunakan sejumlah karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, perubahan satu kondisi tertentu tidak secara otomatis menyebabkan perubahan desil.

Dalam praktiknya, pemutakhiran data menjadi sangat penting. Data yang tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya berpotensi menyebabkan warga masuk dalam kelompok desil yang tidak sesuai dengan keadaan faktualnya.

Bahkan BPS pernah menjelaskan adanya kasus warga yang mengalami perubahan desil secara signifikan dan kemudian dilakukan pengecekan serta pemutakhiran sehingga posisi desilnya kembali berubah.

LBH Arjuna: Jangan Jadikan Data Sebagai Kebenaran yang Tidak Bisa Dikoreksi

Direktur LBH Arjuna Bakti Negara, H. Zuli Zulkipli, SH, menilai persoalan desil tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis statistik. Menurutnya, ketika data tersebut digunakan sebagai dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah, maka akurasi dan mekanisme koreksinya menjadi sangat penting.

“Data itu penting, tetapi data bukan sesuatu yang tidak bisa dikoreksi. Kalau kondisi riil warga berbeda dengan data yang tercatat, harus tersedia mekanisme yang jelas, mudah dan transparan bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan,” ujar Zuli.

Menurutnya, pemerintah desa maupun kelurahan mempunyai posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya diberitahu bahwa desilnya berubah, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengapa berubah, indikator apa yang menyebabkan perubahan tersebut, dan bagaimana cara mengajukan koreksi apabila data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” tegasnya.

Jangan Sampai Kesalahan Data Berdampak pada Hak Warga

Zuli menambahkan, persoalan menjadi lebih serius apabila data desil kemudian berkaitan dengan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial atau program perlindungan sosial lainnya.

“Kalau data yang keliru kemudian berpengaruh terhadap akses warga terhadap program pemerintah, maka negara harus memastikan ada mekanisme verifikasi dan keberatan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi faktualnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa perubahan desil merupakan bentuk kesalahan atau manipulasi data.

“Perubahan desil bisa terjadi karena mekanisme pemutakhiran dan sifatnya yang relatif. Tetapi justru karena itu, transparansi menjadi penting. Pemerintah harus mampu menjelaskan prosesnya dan menyediakan jalur koreksi,” jelasnya.

Pemerintah Desa Perlu Aktif Membantu Warga

Dalam konteks Kabupaten Bekasi, menurut Zuli, pemerintah desa dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem pemutakhiran data sosial ekonomi.

“Warga yang merasa datanya tidak sesuai jangan hanya mengeluh. Pemerintah desa harus membantu memberikan informasi mengenai mekanisme usul, sanggah dan pemutakhiran data. Dengan begitu, persoalan data bisa diselesaikan berdasarkan fakta di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi data sosial ekonomi harus diikuti dengan akuntabilitas dan keterbukaan.

“Jangan sampai kita memiliki sistem data yang semakin canggih, tetapi masyarakat justru semakin sulit memperbaiki data dirinya. Teknologi harus memudahkan masyarakat, bukan membuat masyarakat kehilangan akses untuk mengoreksi informasi tentang dirinya,” pungkas Zuli.

JMPDNews mencatat, perubahan desil pada dasarnya merupakan bagian dari proses pemutakhiran dan pemeringkatan data sosial ekonomi. Namun, akurasi data tetap menjadi hal penting karena data tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program.

Karena itu, masyarakat perlu memahami status desilnya dan menggunakan mekanisme koreksi yang tersedia apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi faktual di lapangan.