KPK Kembangkan Kasus Ade Kunang, Beni Saputra dan Henri Lincoln Jadi Sorotan: Mengapa Perlakuannya Berbeda?

BEKASI, JMPDNEWS.WEB.ID Pengembangan perkara dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru sejak Agustus 2026, namun hingga kini belum menetapkan tersangka baru. 

Dalam perkembangan terbaru, perhatian publik tertuju pada sejumlah nama yang diperiksa KPK, termasuk Beni Saputra dan Henri Lincoln. Keduanya memiliki posisi dan riwayat keterkaitan yang berbeda dalam perkara yang sedang dikembangkan.

Beni Saputra sebelumnya menjadi salah satu nama yang diperiksa KPK dalam rangka mendalami aliran uang serta keterkaitan sejumlah pihak dalam perkara Ade Kuswara. Sementara Henri Lincoln kembali dipanggil KPK pada 22 September 2026 sebagai saksi dalam pengembangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Menariknya, Henri Lincoln kembali diperiksa bersamaan dengan sejumlah pejabat dan pihak swasta, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Imam Fathurohman, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Benny Sugiarto Prawiro, Sarjan, mantan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdhan, serta beberapa pihak swasta lainnya. 

KPK menyebut pemeriksaan tersebut untuk mendalami pengetahuan para saksi mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk proyek yang dikerjakan pihak selain Sarjan dan proyek yang diduga dikerjakan atas arahan Yayat Sudrajat. 

Pertanyaan Publik

Di sinilah muncul pertanyaan yang layak dijawab secara transparan oleh KPK:

Mengapa terhadap satu pihak dilakukan pemeriksaan berulang, pendalaman aliran dana dan bahkan tindakan penyitaan, sementara pihak lain yang juga muncul dalam rangkaian informasi perkara masih berada pada posisi saksi?

Namun pertanyaan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Status saksi bukan berarti seseorang tidak terlibat, dan pemeriksaan berulang juga bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

KPK sendiri secara resmi menyatakan bahwa Sprindik baru yang diterbitkan pada Agustus 2026 masih bersifat umum dan belum menetapkan tersangka baru. 

Dengan demikian, publik masih menunggu apakah hasil pemeriksaan terhadap Beni Saputra, Henri Lincoln dan sejumlah saksi lainnya nantinya akan menghasilkan konstruksi perkara baru atau justru hanya digunakan untuk memperkuat perkara yang sudah berjalan.

KPK Dituntut Terbuka

Pengembangan perkara ini semakin menarik karena KPK tidak hanya memeriksa pejabat Pemkab Bekasi. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap rumah Yayat Sudrajat di Depok setelah pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

Rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menunjukkan bahwa KPK sedang menelusuri rantai pengadaan proyek yang lebih luas.

Karena itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai parameter KPK dalam menentukan status seseorang: kapan seseorang cukup sebagai saksi, kapan harus dinaikkan statusnya, dan apa dasar hukum serta alat bukti yang digunakan untuk menentukan langkah tersebut.

Bagi publik, yang paling penting bukan siapa yang diperlakukan lebih keras atau lebih lunak, melainkan apakah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara diperiksa berdasarkan alat bukti, secara objektif, konsisten dan tanpa tebang pilih.

**JMPDNEWS — Mengawal Fakta, Menguji Transparansi.**