Pengamat: Prabowo Harus Mau Mendengar, Kritik Jangan Dianggap Ancaman

JAKARTA — jmpdnews.web.id

Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kritik serta keluhan dari bawah seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah, melainkan sebagai bahan penting untuk melakukan evaluasi kebijakan.

Pandangan tersebut mengemuka menyusul rencana Presiden Prabowo mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota. Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menilai forum tersebut seharusnya tidak hanya menjadi ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan instruksi, tetapi juga kesempatan mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.

Menurutnya, persoalan otonomi daerah, keterbatasan fiskal akibat ketergantungan terhadap transfer pusat, efisiensi anggaran, hingga tingginya belanja pegawai perlu dibahas secara terbuka. Dengan mendengar langsung persoalan daerah, Presiden dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil kebijakan.

Direktur LBH ARJUNA Bakti Negara, H. Zuli Zulkipli, S.H., menilai prinsip mendengar kritik merupakan bagian penting dari pemerintahan yang demokratis dan negara hukum.

“Kritik bukan ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah hak masyarakat sekaligus mekanisme kontrol agar pemerintah tidak kehilangan kontak dengan realitas yang dirasakan rakyat.”

Menurut Zuli, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang hanya mampu memberikan perintah, tetapi pemerintah yang mampu menerima masukan, mengoreksi kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Presiden memiliki kewenangan yang besar, tetapi kewenangan tersebut harus berjalan bersama dengan tanggung jawab untuk mendengar suara rakyat. Jangan sampai pemerintah hanya mendapatkan laporan yang baik-baik saja, sementara persoalan sebenarnya terjadi di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi dua arah juga penting agar kebijakan pemerintah pusat tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan di daerah.

“Kepala daerah harus berani menyampaikan persoalan secara objektif, sementara pemerintah pusat harus membuka ruang untuk mendengar. Dari situlah kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dapat lahir,” ujarnya.

Zuli berharap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan kritik sebagai energi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pelayanan publik serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemimpin yang kuat bukan yang takut terhadap kritik. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu mendengar kritik, melakukan koreksi dan membuktikan perubahan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

JMPDNews — Akurat, Objektif, Berimbang.

Pamflet kartu sudah saya buat dengan format visual berita + komentar Direktur LBH ARJUNA dan slogan “Kritik Adalah Hak Rakyat, Demokrasi Harus Sehat!”.