Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo Turun ke 49,5 Persen, Istana Sebut Jadi Bahan Evaluasi

JMPDNEWS

Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menjadi perhatian publik setelah mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 49,5 persen. Angka tersebut bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan hasil survei SMRC yang sebelumnya menempatkan tingkat kepuasan publik pada kisaran 51,1 persen.

Survei Indikator dilakukan pada 14–24 Juli 2026 dengan melibatkan 4.250 responden melalui wawancara tatap muka. Dengan jumlah responden yang jauh lebih besar dan margin of error sekitar ±1,6 persen, hasil survei ini dinilai memiliki tingkat presisi yang tinggi.

Temuan survei juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Sebanyak 39,6 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam kategori buruk atau sangat buruk. Di bidang politik, 36,1 persen memberikan penilaian negatif, sementara penegakan hukum dinilai buruk oleh 37,4 persen responden. Adapun pemberantasan korupsi memperoleh penilaian paling rendah, dengan 42,9 persen responden menyatakan kinerjanya buruk atau sangat buruk.

Padahal, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah terus meluncurkan berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga berbagai program pembangunan lainnya. Namun, derasnya peluncuran program tersebut belum sepenuhnya mampu mendongkrak persepsi positif masyarakat sebagaimana tercermin dalam hasil survei.

Menanggapi hasil tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa survei merupakan potret kondisi pada satu waktu dan dapat berubah seiring perkembangan kebijakan pemerintah. Ia optimistis tingkat kepuasan Presiden Prabowo masih berpeluang meningkat hingga mencapai 80 persen apabila berbagai program pemerintah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pihak Istana juga menegaskan bahwa hasil survei akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Komentar Redaksi JMPDNews

Survei bukanlah putusan akhir, tetapi juga tidak boleh diabaikan. Ketika dua lembaga survei dengan metodologi berbeda menghasilkan tren yang relatif sama, pemerintah perlu melihatnya sebagai sinyal bahwa terdapat aspirasi publik yang harus dijawab melalui kebijakan yang lebih efektif.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui banyaknya program atau kuatnya narasi komunikasi, melainkan melalui hasil nyata yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Stabilitas ekonomi, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi ukuran utama publik dalam menilai keberhasilan pemerintahan.

Perbedaan pendapat terhadap hasil survei merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.