Ormas sebagai Mitra Strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Membangun Daerah

Bekasi - jmpdnews.id

Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Bekasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan pembangunan daerah. Ormas tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan, pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum, keterlibatan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas melalui PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan daerah, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan daerah. ?

PP Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Di Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, peran ormas menjadi semakin strategis. Dinamika sosial yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta kompleksitas persoalan pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah.

Kehadiran ormas dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui forum musyawarah pembangunan, konsultasi publik, diskusi, hingga penyampaian aspirasi, ormas dapat menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat secara terstruktur sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 45 Tahun 2017 yang membuka ruang partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. ?

PP Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Lebih jauh, ormas juga memiliki peran dalam fungsi pengawasan pembangunan. Pemerintah daerah didorong untuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat. ? Dengan demikian, keterlibatan ormas dapat menjadi instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

PP Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Namun demikian, hubungan antara pemerintah daerah dan ormas harus dibangun dalam koridor hukum, profesionalisme, dan kepentingan publik. Ormas tidak boleh diposisikan sebagai alat kepentingan politik maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai kekuatan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kritik yang disampaikan ormas kepada pemerintah juga harus dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memiliki kewajiban untuk memperkuat kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan berkualitas. ?

PP Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan, Kabupaten Bekasi akan memiliki modal sosial yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, ormas bukanlah lawan pemerintah, melainkan bagian dari ekosistem demokrasi daerah yang berfungsi sebagai mitra, pengawas, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.