Muscab PPP kab Bekasi dan orientasi Jabatan Wakil Bupati

Cikarang - jmpdnews.id

Polemik Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi kian mengerucut pada satu isu krusial: dugaan adanya kepentingan politik pribadi di balik pengambilalihan forum dan penunjukan Ketua DPC yang tidak berdasar AD/ART.

Sejumlah kader menyebut, langkah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang mengambil alih Muscab hingga menetapkan ketua secara sepihak tidak bisa dilepaskan dari ambisi kandidat tertentu yang digadang-gadang ingin maju sebagai Wakil Bupati Bekasi. Isu ini berkembang kuat di internal forum, bahkan menjadi pembicaraan utama di luar ruang sidang.

Menurut informasi yang dihimpun, sosok yang ditetapkan sebagai Ketua DPC versi pengambilalihan tersebut dinilai tengah mempersiapkan kendaraan politik untuk kontestasi Pengisian wakil bupati mendatang. Jabatan Ketua DPC dianggap sebagai pintu strategis untuk mengamankan dukungan struktural partai di tingkat daerah apalagi sebagai partai Pengusung.

Namun, langkah tersebut justru memicu resistensi keras dari kader. Mereka menilai, jika benar penunjukan dilakukan untuk kepentingan pencalonan Wakil Bupati, maka hal itu merupakan bentuk penyimpangan serius dari semangat organisasi. Partai seharusnya menjadi wadah kaderisasi dan perjuangan kolektif, bukan alat legitimasi ambisi individu.

“Kalau Muscab dijadikan alat untuk mengamankan posisi politik pribadi, ini sudah keluar dari rel. Apalagi kalau sampai melabrak AD/ART,” ujar salah satu peserta Muscab.

Kritik juga mengarah pada DPW yang dianggap tidak netral dalam mengelola konflik. Alih-alih menjadi penengah, DPW justru dinilai memperkeruh keadaan dengan mengambil keputusan sepihak yang sarat kepentingan.Saat di konfirmasi terkait kabar penetapan ketua terpilih DPC PPP Kab Bekasi, ketua PPP DPW Jawa Barat UU Ruzanul ulum tidak merespon sampai berita naik.

Pengamat politik lokal bahkan menilai, jika dugaan ini benar, maka konflik di tubuh PPP Kabupaten Bekasi tidak lagi sekadar persoalan teknis organisasi, melainkan sudah masuk ke ranah perebutan kekuasaan menjelang Pengisian Wakil Bupati. Hal ini berpotensi memperdalam perpecahan dan melemahkan posisi tawar partai di kancah politik daerah.

Kini, sorotan tertuju pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. DPP diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit proses Muscab dan memastikan setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor AD/ART. Jika tidak, bukan tidak mungkin konflik ini akan berujung pada sengketa internal yang berkepanjangan, bahkan memicu lahirnya faksi-faksi baru di tubuh partai.