Pertalite Berbasis Desil, Apa Dampaknya bagi Masyarakat Bekasi?

BEKASI, JMPDNews 

Pemerintah tengah membahas rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan masyarakat. Kelompok yang menjadi perhatian adalah desil 9 dan 10, yakni masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Secara sederhana, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga kondisi rumah, aset, pengeluaran, pendidikan, kesehatan, jumlah anggota keluarga dan tanggungan.

Jika kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite bersubsidi dan harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Namun, pemerintah masih mengkaji sistem dan mekanisme penerapannya sehingga belum menjadi kebijakan final.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, kebijakan ini perlu diperhatikan karena kendaraan menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari, terutama bagi pekerja, pelaku usaha kecil, pedagang, maupun masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan cukup jauh.

Pertama, biaya transportasi berpotensi meningkat. Masyarakat yang nantinya masuk kategori pembatasan harus beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.

Kedua, biaya operasional usaha dapat ikut terdampak. Kenaikan biaya bahan bakar dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, pedagang, jasa pengiriman, hingga pekerja yang menggunakan kendaraan untuk mobilitas sehari-hari.

Ketiga, harga barang dan jasa berpotensi ikut terpengaruh apabila kenaikan biaya transportasi diteruskan kepada konsumen.

Namun di sisi lain, apabila dilakukan dengan data yang akurat, kebijakan ini dapat membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran dan mengurangi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah mampu.

Jangan Sampai Salah Data

Hal yang paling penting adalah akurasi data desil masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya belum mampu justru masuk kategori desil tinggi sehingga kehilangan hak mendapatkan subsidi.

Pemerintah perlu menyediakan mekanisme verifikasi, keberatan dan pemutakhiran data yang mudah, cepat dan transparan, termasuk melibatkan pemerintah desa/kelurahan serta pemerintah daerah.

Bagi masyarakat Bekasi, pesan sederhananya: jangan panik karena kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan. Tetapi masyarakat perlu mulai memahami posisi desilnya dan memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Subsidi memang harus tepat sasaran, tetapi jangan sampai penataan subsidi justru menambah beban masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

JMPDNews – Mengawal Kebijakan, Menyuarakan Kepentingan Masyarakat.