Jika KK Dinyatakan Asli, Mengapa Taiwan Menolak? LBH Arjuna Soroti Tanggung Jawab Disdukcapil dan Perlindungan Data Pribadi CPMI

KARAWANG – jmpdnews 

Polemik penolakan dokumen Kartu Keluarga (KK) milik seorang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) oleh otoritas Taiwan terus menjadi perhatian publik. Di satu sisi, Disdukcapil Kabupaten Karawang telah menegaskan bahwa KK tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan negara, valid, serta sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun di sisi lain, dokumen tersebut justru ditolak oleh pihak Taiwan dengan alasan yang menimbulkan dugaan adanya permasalahan administrasi di kutip dari dutapublik.com 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dari LBH Arjuna mengenai kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang diterbitkan negara.tgl 14 juli 2026.

Direktur LBH Arjuna, H. Zuli Zulkipli, SH, menyatakan bahwa apabila Disdukcapil telah memastikan keaslian dan keabsahan KK tersebut, maka perlu dijelaskan secara transparan penyebab penolakan oleh otoritas Taiwan.

"Negara tidak boleh membiarkan warga menjadi korban ketidakpastian administrasi. Jika dokumen tersebut sah, mengapa ditolak? Jika terdapat kekeliruan administrasi, siapa yang bertanggung jawab? Semua harus dijelaskan secara terbuka demi kepastian hukum."

Menurut LBH Arjuna, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tetapi juga menyangkut perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Data yang tercantum dalam Kartu Keluarga, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, hubungan keluarga, hingga elemen data kependudukan lainnya, merupakan data pribadi yang wajib dijaga kerahasiaan, keakuratan, integritas, dan keamanannya oleh instansi yang mengelolanya.

Apabila terjadi ketidaksesuaian data, kesalahan administrasi, kebocoran data, atau penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik data, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Kependudukan maupun UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, adanya tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi yang berwenang.

LBH Arjuna menilai pemerintah perlu memastikan beberapa hal, antara lain:

Apakah data KK yang diverifikasi oleh pihak Taiwan identik dengan data yang tersimpan dalam database nasional.

Apakah pernah terjadi perubahan elemen data yang belum tersinkronisasi.

Apakah terdapat kesalahan administrasi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan.

Bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi CPMI selama proses verifikasi dokumen lintas negara.

Apakah hak-hak CPMI sebagai subjek data telah memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Menurut H. Zuli Zulkipli, SH, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara yang menggunakan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya tata kelola administrasi maupun perlindungan data pribadi. Negara wajib menjamin bahwa data kependudukan yang diterbitkan akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika digunakan untuk kepentingan internasional."

LBH Arjuna juga mendorong Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil Kabupaten Karawang, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP2MI, serta pihak TETO Taiwan untuk melakukan klarifikasi bersama agar penyebab penolakan dokumen tersebut dapat diketahui secara objektif.

Menurut LBH Arjuna, transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan stigma terhadap warga negara maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan nasional.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi, serta sistem verifikasi dokumen yang digunakan dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi dan memperoleh kepastian hukum.

Dasar hukum utama:

UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,