Hasil Survei MBG Berseberangan, JMPD: Jangan Jadikan Survei Sebagai Alat Pembenaran Kebijakan

JMPDNews | SURVEI MBG BERBEDA, PEMERINTAH JANGAN PILIH DATA YANG ENAK DIDENGAR

Hasil Survei MBG Berseberangan, JMPD: Jangan Jadikan Survei Sebagai Alat Pembenaran Kebijakan

JAKARTA — Perbedaan hasil survei Median dan Poltracking Indonesia mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana pemerintah membaca suara masyarakat.

Survei Median yang dilakukan pada 21 Juli–2 Agustus 2026 terhadap 1.212 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 56,2 persen. Dalam survei tersebut, MBG bahkan menjadi program pemerintah yang paling disukai, dengan angka 38,4 persen. 

Namun, gambaran berbeda muncul dalam survei Poltracking yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden. Sebanyak 49,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan MBG, sementara 46,4 persen menyatakan puas. Bahkan, 44,6 persen responden menilai MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen menginginkan program tersebut tetap diteruskan. 

Poltracking juga mencatat popularitas MBG sebenarnya sangat tinggi, mencapai 93,9 persen. Artinya, persoalannya bukan masyarakat tidak mengetahui atau menolak gagasan MBG, tetapi kualitas pelaksanaan dan tata kelolanya yang mulai dipersoalkan.

Masalah yang muncul antara lain kualitas rasa dan gizi makanan, lauk yang tidak sesuai, kasus keracunan, porsi, kebersihan hingga persoalan manajemen. 

Rakim Sonjaya: Pemerintah Harus Berani Mendengar Kritik

Ketua JMPD Kabupaten Bekasi, Rakim Sonjaya, menilai perbedaan hasil survei tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan antarlembaga survei.

Menurutnya, pemerintah justru harus membaca kedua survei tersebut sebagai peringatan agar pelaksanaan MBG dievaluasi secara objektif.

“Jangan pemerintah hanya mengambil survei yang angkanya sesuai dengan narasi pemerintah. Kalau ada survei yang menunjukkan masyarakat puas, itu harus diapresiasi. Tetapi kalau ada survei yang menunjukkan ketidakpuasan, itu juga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan ditolak atau dianggap sebagai serangan politik.”

Rakim menegaskan, MBG adalah program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada angka popularitas.

“Programnya boleh bagus, niatnya boleh mulia, tetapi kalau pelaksanaannya bermasalah, negara wajib memperbaiki. Jangan sampai slogan makan bergizi justru berhadapan dengan makanan yang kualitasnya dipersoalkan masyarakat.”

Ia juga meminta pemerintah membuka data pelaksanaan MBG secara lebih transparan, termasuk mengenai jumlah penerima manfaat, kualitas makanan, pengawasan SPPG, kasus keracunan, anggaran, vendor, hingga mekanisme evaluasi.

“Kami di JMPD tidak sedang mengatakan MBG harus dihentikan. Yang kami tuntut adalah pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Kalau memang program ini untuk rakyat, maka rakyat harus ditempatkan sebagai evaluator utama.”

Rakim menilai perbedaan hasil survei justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola MBG, bukan sekadar melakukan pembelaan komunikasi publik.

“Jangan sampai pemerintah sibuk mempertahankan citra program, tetapi lupa memperbaiki substansinya. MBG harus diselamatkan melalui evaluasi dan perbaikan, bukan dengan menutupi persoalan.”

JMPDNews mencatat: popularitas MBG yang tinggi tidak otomatis berarti implementasinya berhasil. Pemerintah harus mampu membedakan antara dukungan terhadap gagasan MBG dengan kepuasan terhadap pelaksanaannya. Di titik inilah kualitas tata kelola pemerintah sedang diuji.