PASCAPELANTIKAN BUPATI BEKASI, DIREKTUR LBH ARJUNA INGATKAN dr ASEP SURYA ATMAJA: JAGA AMANAH, WASPADAI KLAIM TIM SUKSES DAN KEPENTINGAN KELUARGA

KABUPATEN BEKASI — JMPDNEWS Pascapelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030, berbagai tantangan pemerintahan mulai menanti. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi munculnya pihak-pihak yang mengklaim sebagai tim sukses, teman dekat, bahkan mengatasnamakan hubungan keluarga untuk memperoleh akses maupun posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menanggapi situasi tersebut, H. Zuli Zulkipli, S.H., menyampaikan pesan terbuka kepada Bupati Bekasi agar menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik, penuh kehati-hatian, serta tetap berpegang teguh pada aturan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurut Zuli, pergantian kepemimpinan sering kali diikuti oleh munculnya berbagai kepentingan. Tidak sedikit orang yang kemudian mengaku memiliki jasa politik, kedekatan personal, atau kontribusi tertentu dalam perjalanan seorang kepala daerah menuju kursi kekuasaan.

“Pesan saya kepada Pak Bupati dr. Asep Surya Atmaja, jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jalankan pemerintahan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai Bupati terjebak dalam klaim-klaim tim sukses, teman dekat, ataupun pihak yang membawa-bawa nama keluarga untuk kepentingan jabatan dan kekuasaan,” tegas Zuli.

Jangan Biarkan Kedekatan Mengalahkan Kompetensi

Zuli mengingatkan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan bukanlah hadiah bagi orang-orang yang merasa berjasa secara politik. Setiap pengisian dan mutasi jabatan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.

Ia menegaskan, Bupati harus mampu membedakan antara hubungan pribadi dan tanggung jawab publik. Kedekatan dengan kepala daerah tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mendapatkan posisi strategis, sementara aparatur yang memiliki kemampuan dan prestasi justru tersisih.

“Mutasi dan rotasi jabatan jangan dijadikan ajang balas jasa politik. Jangan pula karena seseorang mengaku sebagai bagian dari tim sukses atau teman dekat, kemudian merasa berhak meminta jabatan. Pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehati-hatian tersebut penting agar kebijakan kepegawaian tidak menimbulkan kegaduhan, konflik kepentingan, maupun ketidakpercayaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Waspadai Bahaya Politik Balas Jasa dan Konflik Kepentingan

Lebih lanjut, Zuli meminta Bupati Bekasi untuk menjaga jarak yang sehat dari kepentingan kelompok maupun individu yang berusaha memengaruhi keputusan pemerintahan demi keuntungan pribadi.

Ia menilai, kepala daerah yang baru dilantik harus membangun sistem pemerintahan yang profesional dan tidak bergantung pada lingkaran kedekatan. Keputusan strategis, termasuk mutasi pejabat, harus melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Asep harus berani mengatakan tidak terhadap segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan aturan. Jangan sampai amanah rakyat dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Yang harus menjadi prioritas adalah pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

Zuli juga menekankan bahwa tidak setiap orang yang mengaku dekat dengan Bupati benar-benar membawa kepentingan pemerintahan. Karena itu, setiap klaim dan permintaan harus dinilai secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan atau tekanan pihak tertentu.

Amanah Rakyat Harus Menjadi Prioritas

Sebagai penutup, Zuli berharap kepemimpinan dr. Asep Surya Atmaja mampu menghadirkan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jabatan Bupati merupakan amanah rakyat yang harus dijaga, bukan kesempatan untuk membagi-bagikan kekuasaan kepada lingkaran terdekat.

“Rakyat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar kepada Pak Asep. Jangan kecewakan harapan itu. Jaga integritas, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, dan pastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat. Jauhi politik balas jasa, hindari konflik kepentingan, dan jangan biarkan kedekatan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat. Pada akhirnya, yang akan dinilai masyarakat bukan siapa yang dekat dengan Bupati, melainkan apa yang telah dilakukan Bupati untuk Kabupaten Bekasi,” pungkas Zuli.

JMPDNews.web.id — Mengawal Kebijakan, Menyuarakan Kepentingan Publik.