Insinyur Jadi Anggota BPD, Antara Pengabdian dan Realita Lapangan Kerja di Kabupaten Bekasi

Cikarang - jmpdnews.id

Terpilihnya beberapa anggota BPD Dengan latar belakang pendidikan Sarjana baik teknik sipil Hukum dan ilmu sosial sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat perhatian masyarakat. Sosok berlatar belakang teknik itu dinilai membawa harapan baru dalam penguatan pengawasan pembangunan desa serta penyaluran aspirasi masyarakat secara lebih profesional dan terukur. Informasi kemenangan tersebut sebagai kemenangan telak dalam proses pemilihan BPD ?

Fenomena seorang sarjana teknik atau insinyur masuk ke dalam lembaga desa seperti BPD memunculkan pertanyaan publik: apakah jabatan tersebut linier dengan kompetensi akademiknya, atau justru menjadi gambaran sulitnya lapangan pekerjaan di daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi?

Secara fungsi, BPD memiliki tugas strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, membahas peraturan desa, hingga menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam konteks itu, latar belakang teknik dinilai tetap memiliki keterkaitan, terutama dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa, tata kelola anggaran, hingga perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Pengamat sosial Deden menilai, keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi dalam pemerintahan desa justru dapat membawa warna baru dalam tata kelola keuangan desa yang lebih modern dan transparan. Terlebih saat ini banyak desa menghadapi tuntutan keterbukaan anggaran dan pengawasan publik yang semakin kuat. Sejumlah pemberitaan mengenai tuntutan transparansi pengelolaan dana desa  menunjukkan pentingnya kualitas SDM dalam lembaga pengawasan desa. ?

Namun di sisi lain, kondisi ini juga tidak bisa dilepaskan dari realita sosial dan ekonomi. Tingginya persaingan kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan formal membuat banyak lulusan sarjana akhirnya memilih jalur pengabdian sosial maupun politik desa sebagai ruang aktualisasi diri.

Direktur LBH Arjuna, Zuli Zulkipli SH menilai fenomena tersebut harus dilihat secara objektif.

“Ketika seorang insinyur memilih menjadi anggota BPD, itu tidak bisa langsung dianggap sebagai kemunduran profesi. Bisa jadi itu bentuk kepedulian terhadap desa dan upaya memperbaiki sistem dari bawah. Tetapi pemerintah juga harus jujur melihat kenyataan bahwa lapangan pekerjaan bagi lulusan sarjana di daerah masih menjadi persoalan serius,” ujarnya.

Menurutnya, desa saat ini membutuhkan figur-figur muda yang memiliki kemampuan akademik dan keberanian melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa agar tidak terjadi penyimpangan.

“BPD bukan jabatan seremonial. Kalau diisi SDM yang punya kapasitas, justru pengawasan pembangunan desa akan lebih kuat dan masyarakat bisa lebih terlindungi,” tambahnya.

Fenomena masuknya kalangan sarjana ke pemerintahan desa juga disebut sebagai tanda perubahan pola pikir generasi muda. Jika sebelumnya banyak lulusan memilih bekerja di kota atau sektor industri, kini sebagian mulai melihat desa sebagai ruang perjuangan dan pengabdian.

Di tengah tingginya tantangan ekonomi dan ketatnya persaingan kerja, kehadiran sosok muda berpendidikan dalam lembaga desa diharapkan mampu membawa semangat baru: membangun desa dengan ilmu pengetahuan, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.