KRISIS AIR PDAM DI SUKAMAHI–PASIR RANJI, WARGA KELUHKAN AIR TAK MENGALIR HINGGA 5 BULAN

BEKASI — JMPNEWS  

Krisis pelayanan air bersih kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bekasi. Warga di wilayah Desa Sukamahi dan Pasir Ranji mengeluhkan pelayanan air dari PDAM yang disebut sudah sekitar lima bulan tidak mengalir.

Keluhan tersebut disampaikan warga melalui perwakilan Forum BPD dan menjadi perhatian serius karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini juga disebut berpotensi memicu aksi demonstrasi apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk apa masyarakat membayar layanan air jika airnya justru tidak mengalir dalam waktu berbulan-bulan?

Direktur LBH Arjuna Bakti Negara, H. Zuli Zulkipli, S.H., menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa apabila benar berlangsung selama berbulan-bulan.

“Kalau benar air PDAM tidak mengalir sampai lima bulan, ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini menyangkut kualitas pelayanan publik dan hak masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar. PDAM harus memberikan penjelasan terbuka kepada warga: apa penyebabnya, kapan diperbaiki, dan apa solusi konkretnya.”

Menurut Zuli, manajemen PDAM jangan hanya muncul ketika menerima pembayaran pelanggan, tetapi harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan.

“Jangan sampai masyarakat terus dibebani kewajiban membayar rekening, sementara kewajiban pelayanan justru tidak berjalan. Kalau memang ada kendala teknis, sampaikan secara transparan dan berikan kepastian waktu penyelesaian. Jangan biarkan warga menunggu tanpa kejelasan.”

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap pelayanan PDAM di wilayah yang mengalami krisis air tersebut.

“Bupati atau pejabat yang berwenang harus turun tangan. Jangan menunggu warga turun ke jalan baru persoalan ini ditangani. Pemerintah harus memastikan pelayanan publik berjalan, bukan sekadar membuat laporan bahwa pelayanan sudah berjalan.”

Zuli mengingatkan, apabila keluhan warga benar adanya dan berlangsung selama lima bulan, maka persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap manajemen, pengawasan, jaringan distribusi, serta mekanisme pengaduan pelanggan PDAM.

“Jangan sampai airnya tidak mengalir, tetapi tagihannya tetap mengalir. Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, warga berharap PDAM segera memberikan solusi konkret dan memastikan distribusi air kembali normal. Jika tidak ada langkah nyata, rencana aksi warga terhadap buruknya pelayanan PDAM disebut semakin terbuka.

JMPDNEWS — Pelayanan publik harus hadir untuk masyarakat, bukan membuat masyarakat terus-menerus menunggu.